1. Mengabulkan Gugatan  Penggugat untuk seluruhnya;

 

2. Menyatakan sah dan berharga surat - surat bukti milik  Penggugat;

 

3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Surat - Surat atau Alas Hak apa pun bentuknya yang dimiliki oleh Tergugat diatas tanah garapan milik  Penggugat (Tanah Obyek Sengketa) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

 

4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Surat Kronologi Kepemilikan Tanah Tanggal 30 Juli 2024 atas nama Tergugat yang di buat diatas tanah objek sengketa dengan Nomor Register : 595.2./288/PEM-UM/2024 Kelurahan Riko Tanggal 5 Agustus 2025,    Kelurahan Riko, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan sebagai Hukum (Verklaard Voor Recht) bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di RT.06 Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan  batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Syuriansyah

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jln. Tani

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Alm. Sarkawi/Robiatul Adawiyah

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jln. Provinsi

Adalah merupakan hak Milik Penggugat yang merupakan Tanah Garapan sendiri dan telah digarap sejak tahun 2001 dengan luas ± 8.205 M2 sesuai Surat  Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 21 Juli 2025 yang terletak di RT.06 Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

 

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita Gugatan diatas, adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

 

7. Menyatakan sah dan berharga yaitu Sita Revindicatoir sebagaimana yang dimaksud  dalam pasal 226 HIR/260 RBg, karena untuk penguasaan kembali Tanah Garapan milik Penggugat yang terletak di RT.06 Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan  batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Syuriansyah

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jln. Tani

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Alm. Sarkawi/Robiatul Adawiyah

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jln. Provinsi

 

8. Menghukum Turut Tergugat III dan Tergugat IV untuk membatalkan pembayaran lahan kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Nomor Peta Bidang Tanah : 210/2024, Tanggal 5 April 2024 An. Ketua Satgas Fisik Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomer Persil 1 dan 1A, Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Ibu Kota Nusantara Segmen 5B (Segmen Jembatan Pulau Balang-Rencana Bandara VVIP-Riko) atas nama Dra. Rabbiatul Adawiyah, MM   yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara selaku ketua pelaksana pengadaan tanah;

 

9. Menghukum Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk melakukan pembayaran lahan kepada Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Nomor Peta Bidang Tanah : 210/2024, Tanggal 5 April 2024 An. Ketua Satgas Fisik Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomer Persil 1 dan 1A, Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Ibu Kota Nusantara Segmen 5B (Segmen Jembatan Pulau Balang-Rencana Bandara VVIP-Riko), sesuai Surat  Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah  Nomor Register : 593.2/1121/PPSDA/2025 Tanggal 21 Juli 2025 dengan luas ± 8.205 M¬2 yang terletak di RT. 06 Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, An. Syuriansyah; 

 

10. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan a quo;

 

11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat karena tidak bisa minikmati/menjual tanah miliknya kepada pihak lain, sehingga jelas dan nyata Penggugat mengalami kerugian secara Materil yaitu luas tanah ± 8.205 M?2; (Delapan Ribu Dua Ratus Lima Meter Persegi) x 250.000,-  (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 2.051.2500.000,- ( Dua Milyar Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

 

12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar  Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

 

13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu rupiah) per hari jika lalai melaksanakan putusan ini;

 

14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan/Verzet, Banding atau Kasasi (uitvourbaar bij vooraad);

 

15. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;